Beranda Property Trend POTENSI BESAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

POTENSI BESAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

0

POTENSI BESAR KAWASAN EKONOMI KHUSUS

 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan akan memperoleh fasilitas kemudahan tertentu.

KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi akitivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Untuk ide ini diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Tiongkok dan India. Bahkan data-data empiris melukiskan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja. Hal itu tak lain karena kemudahan yang didapat para investor, kemudahan itu berbentuk kemudahan di bidang fiskal, perpajakan dan kepabeanan. Bahkan ada juga di bidang non-fiskal, seperti kemudahan birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian, serta pelayanan yang efisien dan ketertiban di dalam kawasan.

KEK Modern muncul dari tahun 1950-an di negara-negara industri. Yang pertama adalah di Bandara Shannon di Clare, Irlandia. Dari tahun 1970 dan seterusnya, zona menyediakan manufaktur padat karya telah dibentuk, dimulai di Amerika Latin dan Asia Timur. Zona ini menarik investasi dari perusahaan-perusahaan multinasional.

Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan KEK telah dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2010. Sesuai dengan Keputusan Presiden tersebut, susunan keanggotaan Dewan Nasional KEK sebagai berikut:

Dalam menyelenggarakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, dibentuk Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Dewan Nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Dewan Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beranggotakan Menteri/Pimpinan Lembaga yang sekurang-kurangnya menangani urusan pemerintahan di bidang pembinaan pemerintahan daerah, keuangan, perindustrian, pekerjaan umum, perdagangan, perhubungan, tenaga kerja, perencanaan pembangunan nasional, dan koordinasi penanaman modal.

Pemerintah segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi VI.
Seusai mengikuti rapat terbatas yang digelar Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan insentif untuk KEK merupakan turunan dari Undang-Undang No.39/2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

Saat ini ada delapan KEK yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan) dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).

Beberapa kelebihan yang dapat menarik investor diharapkan dapat dilakukan dengan :

  1. Diskon Pajak Penghasilan (PPh)

    Tax Holiday untuk investasi di bidang kegiatan utama berupa pengurangan PPh  sebesar 20-100% selama 10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp1 triliun, atau pengurangan PPh sebesar 20-100% selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp500 miliar.

    Tax Allowance untuk investasi di luar bidang kegiatan utama berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun, percepatan penyusutan, PPh atas deviden sebesar 10%, dan kompensasi kerugian 5-10 tahun.

  2. PPN dan PPnBM tidak dipungut untuk kegiatan impor, pemasukan dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke KEK, pengeluaran dari KEK ke TLDDP, transaksi antar pelaku di KEK, dan transaksi dengan pelaku di KEK lain.
  3. Tarif bea masuk memakai ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk aktivitas dari KEK ke pasar domestik.
  4. Orang asing/badan usaha asing dapat memiliki hunian/properti di KEK berupa rumah tapak atau satuan rumah susun. Syaratnya, WNA pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin.
  5. Selain itu dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah (luxury).
  6. Untuk kegiatan utama pariwisata dapat diberikan pengurangan Pajak Pembangunan I sebesar 50%-100% atau pengurangan pajak hiburan sebesar 50%-100%.
  7. Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus, yang diwakili oleh satu Forum SP/SB dari setiap perusahaan, pengesahan, dan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di KEK, serta perpanjangan Ijin Menggunakan Tenaga kerja Asing (IMTA) di KEK.
  8. Fasilitas Visa Kunjungan Saat Kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) kali masing-masing 30 hari, multiple visa berlaku 1 tahun, izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK, izin tinggal bagi orang asing lanjut usia yang tinggal di KEK pariwisata.
  9. Untuk KEK yang diusulkan Badan Usaha Swasta diberikan HGB dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya.
  10. Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan.
  11. Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya 3 jam (dalam hal persyaratan terpenuhi). Penerapan perizinan dan non-perizinan daftar pemenuhan persyaratan (check list). Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di Administrator KEK.
Website | + posts

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini