BANDAR SRI BEGAWAN
Tidak ingin lagi mengandalkan minyak bumi dan gas alam sebagai pemasukan utama, Brunei siap mendongkrak 13 sektor lainnya lewat Wawasan 2035. Targetnya masuk 10 besar negara maju.
Sejahtera dan stabil. Hanya dua kata itu yang cocok untuk menggambarkan kehidupan sehari-hari rakyat Brunei Darussalam. Sejak merdeka dari Inggris pada 1984, negara di belahan utara Pulau Kalimantan ini boleh dibilang tidak pernah merasakan getirnya krisis ekonomi seperti yang dialami negara-negara Asean lainnya pada tahun 1998. Kalaupun ada imbas, nyaris tidak dirasakan oleh masyarakat Brunei. Maklum, dengan jumlah penduduk sedikit sementara kekayaan berlimpah dari minyak bumi dan gas, rakyat Brunei terjamin kesejahteraannya.
Coba kita lihat grafik pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Brunei yang terbilang stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, ketika PDB per kapita Indonesia merosot ke angka -14,35 ketika masa pahitnya krisis moneteri, Brunei malah mengalami kenaikan PDB per kapita sekitar 1 poin.
Sebagai negara yang mapan, wajau kalau negara kesultanan Muslim yang dipimpin Sultan Hassanal Bolkiah ini sanggup meningkatkan ratarata usia harapan hidup penduduknya. Menurut data UNDP tahun 1990 rata-rata usia harapan hidup menduduk Brunei 72,9 tahun, meningkat menjadi 77,4 tahun pada 2017. Dengan peningkatan usia itu, warga Brunei berharap bisa menempuh pendidikan hingga 14,5 tahun, yang berarti sanggup pengenyam pendidikan hingga jenjang S1 hingga S2. Saat ini rata-rata warga Brunei mampu mengenyam pendidikan selama 9 tahun.
Masih menurut UNDP, kombinasi peningkatan usia harapan hidup, peningkatan harapan durasi pendidikan, dan stabilitas ekonomi,yang membuat Brunei memperoleh indeks pembangunan manusia Human Development Index (HDI) peringkat ke-2 di Asia Tenggara, atau ke-39 di dunia. Semua ini tidak lepas dari kekayaan alam Brunei yang memiliki cadangan minyak dan gas yang ditaksir mampu bertahan hingga 20 tahun ke depan.
Kombinasi semua itu yang membuat Sultan Hassanal Bolkiah percaya diri untuk meluncurkan rencana pembangunan negara yang dipimpinnya bertajuk “Wawasan 2035”. Inilah rencana besar pemerintah Brunei untuk meningkatkan kualitas 13 sektor strategis ke depannya. Sektor yang akan dipacu itu adalah pendidikan, ekonomi, keamanan, tata pemerintahan dan organisasi, usaha lokal, infrastruktur, kesejahteraan sosial, lingkungan, kesehatan, agama, tata kelola lahan, teknologi informasi, komunikasi serta infrastruktur dan sumber daya manusia. Lewat “Wawasan 2035” Brunei ingin menjadi negara yang masuk peringkat ke-10 negara-negara maju di dunia, yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan berkesinambungan.
Sektor Swasta
Pertumbuhan ekonomi Brunei bertumpu pada ekspor energi berupa minyak bumi dan gas alam. Berdasarkan data Ministry of Finance and Economy (MOFE), ekspor energi Brunei pada Maret 2019 meningkat sebanyak 125 juta dollar Brunei dibandingkan bulan Maret 2018. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan penjualan minyak bumi hingga 25 persen dan gas alam cair hingga 11,6 persen. Sebanyak 36,1 persen komoditas ekspor tersebut dibeli oleh Jepang, India sebesar 15,9 persen dan Korea Selatan sebanyak 12,4 persen.
Untuk impor barang, Brunei banyak mendatangkan barang-barang dari China, Malaysia, dan Singapura. Dilansir dari data MOFE, pada Maret 2019, alat-alat berat dan alat transportasi menjadi komoditas yang paling banyak diimpor oleh Brunei. Jika dilihat perbandingannya mencapai 41,1 persen dibandingkan impor komoditas lainnya. Komoditas tersebut berupa bahan baku industri sebesar 20,3 persen. Makanan 14,4 persen, bahan kimia 8,4 persen, sumber energi mineral 7,5 persen. Dari segi nominal, impor Brunei pada Maret 2019 mencapai 410 juta dollar Brunei.
Sedikit catatan datang dari Société Générale (SocGen), sebuah perusahaan investasi di Prancis, terkait ekonomi Brunei yang terlalu mengandalkan sektor minyak dan gas. Menurut SocGen pola pertumbuhan ekonomi Brunei sangat riskan. Apabila harga minyak dunia sedang turun, dipastikan pendapatan Brunei akan turun juga.
Untuk mengatasi kondisi itu, lanjut SocGen, Brunei bisa mengembangkan ekonomi melalui peran serta sektor swasta. Saat ini peran sektor swasta hanya menempati tiga persen dari PDB Brunei Darussalam. Kalaupun ada usaha pada sektor swasta terlibat, skalanya masih merupakan perusahaan UMKM. Sudah saatnya pemerintah perlu mendorong lebih jauh sektor swasta agar lebih berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi Brunei.
Walaupun memiliki angka kesejahteraan yang tinggi, harga properti di Ibukota Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ternyata tidak terlampau berbeda jauh dari harga properti di Kota Jakarta. Ini menarik. Sebagai contoh, rumah dua lantai seluas 2.002 kaki persegi (sekitar 186 meter persegi) di Distrik Brunei-Muara dijual sekitar 340.000 dollar Brunei (sekitar Rp3,5 miliar). Kalau disewakan, harganya bisa sekitar 1.500-1.800 dollar Brunei (sekitar Rp15-18 juta per bulan.
Untuk harga sewa apartemen ukuran 45 meter persegi di distrik Brunei-Muara bisa mencapai 810 hingga1.300 dollar Brunei atau sekitar Rp8 hingga Rp13 juta per bulan. Harga jual unit apartemen di Brunei mencapai 970 sampai 1.500 dollar Brunei per meter persegi atau sekitar Rp10 sampai Rp16 juta rupiah.
Water Taxi
Walaupun terbilang negara dengan pendapatan tinggi, penduduk dengan populasi 450 ribu jiwa ini, dalam hal transportasi masih mengandalkan jalur darat dan air (sungai dan laut). Brunei memiliki panjang jalan darat sekitar 3.029 km yang menghubungkan berbagai kota di Brunei Darussalam. Seluruh pembangunan dan pengelolaan infrastruktur jalan di Brunei Darussalam menjadi tanggung jawab pemerintah. Sementara itu, pihak swasta sebatas hanya mengelola berbagai jasa transportasi dan jasa pengangkutan.
Moda transportasi umum di Bandar Seri Begawan tersedia kendaraan roda empat taksi. Menurut data yang dikeluarkan Center for Strategic and Policy Studies (CSPS) pada tahun 2014 terdapat 45 usaha taksi yang dikelola pihak swasta, yang lebih dari 50 persen khusus melayani penumpang menuju bandara.
Moda transportasi lainnya tersedia bus ke berbagai jurusan. Data CSPS menunjukkan, terdapat 5 jalur bus di distrik Brunei-Muara, distrik pusat Brunei Darussalam. Jalur-jalur penghubung itu dilayani oleh 105 armada bus. Tarif bus kota jarak jauh dekat sekali jalan 1 dollar Brunei. Umumnya warga bepergian menggunakan kendaraan sendiri karena jalan-jalan di Kota Bandar Seri Begawan belum didera kemacetan parah seperti di Jakarta. Mungkin dengan alasan ini, yang jauh dari kemacetan, Brunei tidak memiliki transportas kereta api atau commuter line. Sekadar catatan kepadatan penduduk di ibukota Brunei Darussalam hanya sekitar 1.003 jiwa per km2. Terbilang tidak padat. Selain transportasi di darat, Brunei juga mengandalkan transportasi air, terutama di sungai bagi penduduknya. Sebetulnya ini tidak berbeda jauh dengan wilayah Indonesia yang juga berada di Pulau Kalimantan, banyak mengandalkan sungai sebagai transportasi dengan perahu. Ada sekitar 273 kapal berlisensi yang lalu lalang di sungai-sungai di Brunei. Di luar kapal berlisensi, terdapat ratusan perahu warga yang dapat disewa dan beroperasi sebagai water taxi.
Aktivitas transportasi air paling banyak terlihat di kawasan Kampong Ayer (Kampung Air) di Bandar Seri Begawan. Moda transportasi air merupakan satu-satunya moda yang bisa dimanfaatkan penduduk Brunei untuk berpindah lokasi antara distrik Brunei-Muara di utara dan distrik Temburong di timur. Pasalnya, kedua distrik tersebut dipisahkan oleh tanah yang masuk kawasan Malaysia.
Akses keluar-masuk Brunei Darussalam utamanya berada di Brunei International Airport di Bandar Seri Begawan (BWN). Inilah bandara yang menjadi rumah Royal Brunei Airlines dan Royal Brunei Air Force melayani penerbangan ke dan dari berbagai negara, termasuk Inggris. BWN sanggup melayani arus lalu lintas hingga 2 juta penumpang dan 50.000 ton kargo. Penerbangan terbanyaknya ke dan dari Kota Kuala Lumpur, Malaysia, dengan angka 32 penerbangan per pekan. Sementara itu, penerbangan paling sedikit ke Nanning, China, yang hanya 2 penerbangan per pekan.
Dari Indonesia, BWN bisa dicapai dari bandara Soekarno-Hatta dengan 6 penerbangan per pekan. Bandara Juanda, Surabaya (SUB) dengan 7 penerbangan per pekan, dan bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, dengan 5 penerbangan per pekan. Hanya berjarak beberapa mil dari bandara, para turis bisa mengunjungi sejumlah tempat menarik di Bandar Seri Begawan. Situs Pariwisata Brunei Darussalam bahkan menawarkan sejumlah paket tour yang salah satunya berkunjung ke Jame’ ‘Asr Hassanil Bolkiah Mosque, masjid nasional Brunei Darussalam.
Ada pula paket tour ke Kampong Ayer untuk melihat keseharian warga asli yang gaya hidupnya masih bertumpu pada aktivitas perikanan, layaknya di masa lalu. Termasuk paket wisata berkunjung ke kawasan pertambangan minyak bumi milik Brunei Shell Petroleum.
Tanpa PPh
Tidak seperti di negara lain yang mengenakan pajak penghasilan pribadi (PPh) dan pajak pertambahan nilai, warga Brunei boleh bersyukur karena pemerintahnya tidak mengenakan PPh dan pajak pertambahan nilai. Adapun tariff PPh Badan di Brunei tergolong kecil, di Asean terendah kedua setelah Singapura yaitu 18,5 persen. Brunei Darussalam tidak banyak mengambil dana dari pajak karena negara tersebut menganut sistem keuangan Islam, yaitu pendapatan negara diambil dari sumber dana selain pajak. Sumber dana mereka diambil dari beberapa instrumen pembiayaan seperti, zakat, sumber alam. Termasuk dari sumber lainnya sepertiwakaf, kalalah (bagian negara dari warisan), barang temuan, dan lainnya.
Jika masih belum terpenuhi, negara dapat memungut pajak tambahan atau dapat menerbitkan surat hutang baik kepada rakyat atau negara lain. Untuk mencegah terjadinya pajak berganda, Brunei telah menjalin perjanjian pajak dengan 13 negara, yaitu Bahrein, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Kuwait, Laos, Malaysia, Oman, Pakistan, Singapura, Inggris, dan Vietnam. ● (Harini Ratna)
