Bandung, Propertyandthecity.com —Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk menghentikan pemberian izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan.
Kebijakan tersebut dituangkan melalui Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG sebagai langkah pengendalian alih fungsi lahan yang dinilai semakin mengancam keseimbangan ekologis di Jawa Barat.
Menurut Dedi, kawasan hutan dan perkebunan harus tetap dipertahankan sebagai benteng ekologis untuk menekan risiko banjir dan longsor yang dalam beberapa tahun terakhir semakin sering terjadi di berbagai daerah.
“Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi konservasi,” ujarnya di Bandung.
Alih Fungsi Lahan Dinilai Sudah Mengkhawatirkan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai pembangunan kawasan wisata dan perumahan di area hijau mulai memberikan tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan.
Perubahan fungsi kawasan hutan dan perkebunan menjadi area komersial maupun permukiman disebut memperbesar risiko kerusakan ekosistem, terutama di wilayah perbukitan dan daerah resapan air.
Dalam beberapa tahun terakhir, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kejadian banjir dan longsor tertinggi di Indonesia, terutama saat intensitas hujan meningkat.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap izin pemanfaatan lahan, khususnya di kawasan yang memiliki fungsi konservasi.
Pergub Pengendalian Lahan Mulai Diperkuat
Instruksi penghentian izin tersebut diperkuat melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah provinsi memiliki kewenangan melakukan pengawasan, pembinaan terhadap pemegang hak atas tanah, hingga langkah pemulihan fungsi kawasan yang dinilai telah mengalami kerusakan ekologis.
Dedi mengatakan pemerintah daerah juga telah menyiapkan dukungan pendanaan, sarana, serta sumber daya manusia untuk mendukung proses pengendalian dan pemulihan lahan di berbagai wilayah.
Sektor Properti dan Wisata Diperkirakan Terdampak
Kebijakan ini diperkirakan akan memengaruhi pola pengembangan sektor properti dan wisata di Jawa Barat, khususnya di kawasan dataran tinggi dan area dengan fungsi lindung.
Selama ini, sejumlah wilayah di Jawa Barat berkembang pesat melalui pembangunan villa, resort, hingga kawasan hunian di area perbukitan dan perkebunan.
Namun pemerintah daerah kini mulai mendorong pendekatan pembangunan yang lebih mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan dan daya dukung kawasan.
Selain pengawasan perizinan, evaluasi terhadap perangkat daerah juga akan dilakukan untuk memastikan fungsi ekologis kawasan tetap terjaga dalam jangka panjang. (*)
