Jakarta, Propertyandthecity.com — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) menegaskan bahwa keputusan pemberian kredit tetap menjadi kewenangan bank, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melonggarkan aturan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan kebijakan regulator tersebut tetap dihormati, namun penilaian akhir atas kelayakan debitur tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan internal bank.
“Biarkan bank yang memutus keputusan kredit. Karena keputusan kredit pada akhirnya adalah tanggung jawab bank dan pengurus,” ujar Nixon dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, (15/04/2026).
Sebelumnya, OJK menetapkan bahwa laporan SLIK hanya akan menampilkan kredit dengan nominal di atas Rp1 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat membuka akses pembiayaan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terhambat oleh catatan kredit kecil.
Namun, BTN menilai pelonggaran tersebut tidak serta-merta dapat memperluas akses kredit tanpa risiko.
SLIK Bukan Satu-satunya Acuan
Menurut Nixon, bank tetap perlu melihat profil debitur secara menyeluruh, termasuk perilaku pembayaran, terutama pada pinjaman kecil yang kerap luput dari perhatian.
Ia mencontohkan, debitur dengan banyak pinjaman bernilai kecil namun berstatus macet dapat mencerminkan risiko karakter yang tidak bisa diabaikan.
“Kalau dia punya banyak kredit kecil yang macet, apakah layak diberi kredit besar? Ini menyangkut karakter,” kata Nixon.
Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo menambahkan bahwa dalam praktik perbankan, penilaian kredit mengacu pada prinsip 5C, yakni character, capacity, capital, collateral, dan condition.
Dalam kerangka tersebut, SLIK hanya berfungsi sebagai salah satu indikator, bukan penentu utama. “SLIK bukan satu-satunya indikator kita melakukan approval kredit,” ujar Setiyo.
Artinya, meskipun riwayat kredit terlihat baik, pengajuan tetap dapat ditolak jika kemampuan pembayaran tidak memadai atau kondisi ekonomi debitur dinilai berisiko.
Baca Juga: SLIK Dilonggarkan, Harapan Baru di Tengah Sulitnya Akses Rumah Subsidi
Dampak ke KPR Subsidi Masih Belum Pasti
BTN juga belum dapat memastikan sejauh mana kebijakan pelonggaran SLIK akan berdampak pada peningkatan jumlah debitur KPR subsidi.
Menurut Nixon, setiap pengajuan tetap harus dinilai secara kasus per kasus, dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing debitur. “Judgement tetap di bank, karena bank yang paling memahami risiko kredit,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menilai bahwa penyesuaian kebijakan SLIK akan memberikan dampak besar terhadap sektor perumahan.
“Kebijakan yang akan dikeluarkan OJK ini multiplier effect-nya di bidang perumahan khususnya rumah subsidi akan sangat besar sekali… Saya yakin akan ada pergerakan luar biasa,” ujarnya di Jakarta, (06/04/2026).
Pun Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa pihaknya memahami kendala yang dihadapi di lapangan. “Kami memahami apa yang menjadi concern tersebut sehingga kami akan menetapkan threshold informasi yang disampaikan dalam SLIK tidak dari nol,” ujarnya.
Restrukturisasi Kredit Banjir Capai Rp550 Miliar
Di sisi lain, BTN memastikan kualitas kredit tetap terjaga meskipun melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabah terdampak banjir di wilayah Sumatera.
Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar menyebut nilai kredit yang direstrukturisasi mencapai sekitar Rp530 miliar hingga Rp550 miliar, dengan mayoritas berasal dari KPR subsidi. “Selama masa restrukturisasi, kualitas kredit bisa kita jaga dengan baik,” ujar Hirwandi.
Restrukturisasi dilakukan dengan memberikan kelonggaran pembayaran selama satu tahun, mengacu pada ketentuan OJK.
BTN juga mencatat rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) terus membaik. Per Maret 2026, NPL KPR subsidi tercatat di bawah 1,4 persen. (*)
