Kontestasi politik mulai memasuki tahap yang lebih masif, paling tidak di semester dua tahun 2023 ini, masing-masing calon presiden akan mulai berkampanye menjelang Pemilu 2024. Pastinya akan banyak program yang dapat merebut simpati masyarakat meskipun harus diuji apakah program tersebut dapat berjalan atau tidak.
Salah satu sektor yang dalam setiap kampanye presiden selalu dianaktirikan adalah sektor perumahan. Kalaupun ada banyak program yang hanya asbun (asal bunyi) tanpa dilakukan konsep yang jelas. Perumahan harusnya menjadi bagian penting kebutuhan pokok, di samping sandang dan pangan, dilihat dari porsi anggaran perumahan di APBN hanya mencapai 1,5% – 2% dibandingkan sektor kesehatan sebesar 5% dan bahkan pendidikan sebesar 20%.
Bila kita melihat yang lebih makro lagi, sektor real estate juga telah terbukti sanggup bertahap saat pandemi dengan tetap berada dalam pertumbuhan positif dibandingkan sektor lain yang terjun bebas mengalami pertumbuhan negatif. Data terbaru hasil riset properti yang dilakukan KADIN dengan Universitas Indonesia tahun 2022 membuktikan bahwa sektor real estate ditambah dengan sektor turunannya mempunyai kontribusi 14,6% terhadap PDB nasional.
Karenanya bicara real estate tidak hanya perusahaan pengembang namun bagaimana dampak industri ini ke industri lainnya dari hulu ke hilir. Yang menarik lagi sektor ini berkontribusi 31,9% terhadap PAD Provinsi/Kabupaten/Kota dan kontribusi dalam kesempatan penduduk untuk bekerja sebesar 10,2%. Jadi bisa dibayangkan sektor ini tidak dapat dianggap enteng.
Kembali berbicara program perumahan rakyat, saat ini belum ada calon presiden yang serius untuk membahas program ini dengan sungguh-sungguh.
“Fundamental perumahan kita masih belum baik, banyak permasalahan yang harus dapat diselesaikan mengingat sudah 78 tahun Indonesia merdeka, namun permasalahan perumahan rakyat masih belum tersolusikan dengan baik. Dari kelembagaan, tidak ada koordinasi antara kelembagaan, karena saat ini Kementerian PUPR hanya berfokus pada infrastruktur. Karena sektor perumahan juga tidak bisa ada di Kementerian PUPR tapi lintas kementerian. Belum lagi masalah bank tanah dan badan perumahan yang harus segera lebih aktif,” jelas Ali Tranghanda, CEO Indonesia Property Watch.
Saat ini tercatat hanya Program Sejuta Rumah yang digulirkan pada 29 April 2015 yang masih berjalan dan terus disempurnakan dan ditingkatkan anggarannya. Langkah ini ditempuh untuk mengatasi laju penyediaan kebutuhan perumahan rakyat. Setelah itu hampir tidak ada program perumahan yang cukup layak untuk dilaksanakan. Ada Program DP 0 yang sempat diusung cagub Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta namun tidak mempunyai konsep yang jelas dan terus berubah. Sejak awal sudah ada perdebatan namun saat dilaksanakan tidak mendengarkan masukan-masukan yang ada. Akibatnya, dari rencana 250 ribu unit Rumah DP 0 yang terealisasi tidak lebih dari 1.300 an dan itupun dibayangi salah sasaran.
Karenanya, Indonesia Property Watch mendesak para capres kali ini untuk lebih dapat memberikan prioritas terhadap sektor perumahan termasuk kembali membentuk kementerian yang fokus di bidang perumahan dan terlepas dari pekerjaan PU dan infrastruktur.
