Jakarta, propertyandthecity.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU, Senin (18/11/2024), untuk membahas pelaksanaan anggaran infrastruktur tahun 2025.
Pertemuan ini digelar menyusul penahanan sejumlah alokasi anggaran oleh Kementerian Keuangan akibat keterbatasan dana dalam APBN.
Penundaan anggaran tersebut berimbas pada penghentian sementara pengadaan proyek baru. Seusai pertemuan, Dody menyampaikan bahwa belum ada keputusan resmi terkait pelaksanaan anggaran infrastruktur.
“Semua menunggu arahan berikutnya dari Pak Presiden,” ujar Dody kepada wartawan, (19/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Suahasil hadir bersama Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata dan Dirjen Perimbangan Keuangan Luky Alfirman. Namun, ketiganya enggan menjelaskan alasan penahanan anggaran.
Menurut Dody, Kementerian PU sebenarnya telah menerima alokasi anggaran hingga 2025. Namun, banyak anggaran tersebut dibintangi atau ditandai untuk tidak digunakan sementara waktu.
“Sebenarnya, kita tinggal melaksanakan saja. Tapi karena arahan Pak Presiden, anggaran yang terkait infrastruktur sementara dibintangi dulu. Kami harus berdiskusi ulang dengan pemangku kepentingan seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, serta kementerian terkait lainnya,” jelasnya.
Proyek Ditunda, Bukan Dibatalkan
Dody menegaskan, penandaan anggaran bukan berarti proyek infrastruktur akan dibatalkan, melainkan hanya dijadwalkan ulang.
“Bukan tidak dibangun, tapi di-rescheduling. Lelang-lelang baru sementara belum dilakukan. Namun, kami optimis semua target akan selesai tepat waktu,” ungkapnya.
Ia juga menyebut, sebagian besar anggaran Kementerian PU telah terkomitmen untuk proyek berjalan, sehingga ruang belanja fleksibel hanya sekitar 4 persen dari total anggaran.
“Sebanyak 90 persen lebih anggaran kami adalah untuk menyelesaikan komitmen lama. Jadi, ruang untuk proyek baru sangat terbatas,” katanya.
Mendukung Program Asta Cita
Dody menambahkan, anggaran yang tersisa akan diarahkan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam ketahanan pangan, energi, dan air sesuai Asta Cita.
“Kami akan berdiskusi dengan Pak Presiden. Misalnya, dari anggaran yang terbatas ini, apakah prioritas yang mendesak dulu yang dikerjakan atau ada opsi lain,” ujarnya seperti dilansir cnbcindonesia.com, (19/11/2024).
Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyebutkan, anggaran Kementerian PU untuk 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 116 triliun. Namun, jumlah tersebut akan dibagi menyusul pemisahan Kementerian PU dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Baca Juga: Menteri Ara Minta Tambahan Anggaran untuk Dukung Program 3 Juta Rumah
“Dari Rp 116 triliun, sekitar Rp 5 triliun dialokasikan untuk perumahan. Sisanya akan diusulkan mulai Januari mendatang,” ujar Diana.
Dengan situasi ini, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan keterbatasan dana dalam APBN. Keputusan akhir mengenai alokasi anggaran infrastruktur 2025 kini menanti arahan Presiden Prabowo Subianto. (ed.Aa)
 Dody Hanggodo mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kementerian PU, Senin (18){kind=link}