Pemerintah Naikan Harga Rumah Subsidi, Berikut Daftarnya

0
153
harga rumah subsidi naik
Perumahan Villa Kencana Cikarang adalah rumah subsidi yang dikembangkan oleh SPS Group di Cikarang, Bekasi./ Foto: Pius - PropertyandtheCity

Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait kenaikan batas harga jual rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tahun 2019 dan 2020. Dengan demikian, harga rumah subsidi naik mulai Juni tahun ini.

Baca: IPW INGATKAN PEMERINTAH, SUBSIDI PERUMAHAN DIPERKIRAKAN HABIS AGUSTUS 2019

Adapun PMK dengan Nomor: 81/PMK.010/2019 ditandatangani pada 20 Mei 2019 tersebut secara rinci mengatur tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan PPN.

Adapun alasan atas kebijakan pemerintah bebaskan PPN rumah MBR tersebut, yakni perlunya memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan mempertimbangkan meningkatnya harga tanah dan bangunan.

Menurut PMK, hunian-hunian tersebut harus memenuhi beberapa ketentuan agar dibebaskan dari pengenaan PPN. Ketentuan dimaksud, yakni

Baca: Pemerintah Bangun Rumah Subsidi Bagi Pekerja Informal, Dimulai Dari Garut

Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana:

  1. Luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi.
  2. Harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  3. Merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki.
  4. Luas tanah tidak kurang dari 60 meter persegi
  5. Perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Sementara batasan harga jual rumah yang ditentukan dalam PMK ini berlaku setelah 15 hari sejak tanggal diundangkan atau mulai 4 Juni, hingga 31 Desember 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, ketentuan tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Baca: Program Hunian DP 0 Persen Harusnya Bisa Lebih Menyasar MBR

Adapun pengaturan harga jual tahun 2020 berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

[Selanjutnya, ketentuan mengenai Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, Perumahan lainnya, baca di sini]

Adapun batasan harga rumah subsidi atau harga jual rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dibebaskan dari PPN sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 terbagi dalam lima zona, yakni:

Zona 1
Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kep. Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) :
Rp140.000.000 (untuk tahun 2019) dan Rp150.500.000 (untuk tahun 2020)

Zona 2
Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu):
Rp153.000.000 (untuk tahun 2019) dan Rp164.500.000 (untuk tahun 2020)

Zona 3
Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas):
Rp146.000.000 (untuk tahun 2019) dan Rp156.500.000 (untuk tahun 2020)

Baca: PP Urban Pasarkan 1.150 Apartemen Murah di Urbantown Serpong

Zona 4
Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Mahakam Ulu:
Rp158.000.000 (untuk tahun 2019) dan Rp168.000.000 (untuk tahun 2020)

Zona 5
Papua dan Papua Barat:
Rp212.000.000 (untuk tahun 2019) dan Rp219.000.000 (untuk tahun 2020)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here