Kota Penyangga Sebagai Solusi, Bukan Penyebab Kemacetan

0
130
solusi kemacetan jakarta
Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna (kiri), Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo (tengah) dan Assistant Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus usai memaparkan materi dalam gelar wicara “Peran Kota Penyangga Dalam Mengatasi Kemacetan Ibukota” di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Cimanggis, Bogor, Kamis (14/3/2019)./ Foto: Pius Klobor

Tiga faktor penyebab kemiskinan di Jakarta, yakni transportasi, biaya sewa rumah atau harga rumah yang mahal serta sembako.

Euromonitor International dalam surveinya tahun 2018 memaparkan bahwa dalam 10 tahun lagi, Jakarta, termasuk kota penyangga seperti Bogor, Depok dan Tangerang, serta Bekasi (Jabodetabek) akan menjadi megapolitan terbesar dunia. Menggeser Tokyo yang saat ini berpenduduk 35,3 juta. Jumlah populasi di Jabodetabek diperkirakan akan mencapai 35,6 juta penduduk pada tahun 2030.

Baca: BEKAPUR Menuju MEGAPOLITAN Tahun 2045

“Tapi yang bedanya adalah, kalau di Tokyo, semua sistem jaringan di semua wilayah di sana terlayani oleh transportasi rel. Jadi, ke manapun kita pergi pasti terlayani dengan baik,” ujar Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna dalam gelar wicara “Peran Kota Penyangga Dalam Mengatasi Kemacetan Ibukota” di Marketing Lounge Podomoro Golf View, Kamis (14/3/2019).

Menurut Yayat, jumlah populasi di Jabodetabek akan bertambah 4,1 juta orang dalam kurun waktu 2017 dan 2030. Sebaliknya populasi penduduk Tokyo akan menyusut sekitar 2 juta lantaran faktor penuaan dan mereka enggan punya anak lagi.

Fakta lain sebagaimana tertuang dalam Hasil Survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014 yang menyebutkan bawah 28 juta penduduk Jabodetabek berumur 5 tahun ke atas, 13 persen merupakan penduduk komuter.

Persentase tertinggi di Kota Depok (20 persen), Kota Bekasi (20 persen), dan Kota Tangerang Selatan (18 persen). Persentase komuter terendah terdapat di Kabupaten Tangerang (6 persen). Sementara untuk wilayah provinsi DKI Jakarta, persentase komuter tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Pusat (15 persen).

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di ibu kota. Sekaligus pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyediakan sarana transportasi yang layak.

“Pemerintah harus bisa menyediakan sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah serta menjangkau lebih banyak tujuan masyarakat,” kata Yayat .

Merujuk data Bank Dunia, biaya transportasi maksimum adalah 10% dari pendapatan per bulan.

“Faktanya di Jabodetabek, masyarakat menengah ke bawah rata-rata menghabiskan 43 persen. Jadi kalau pendapatannya Rp4 juta, maka hampir Rp2 juta,” kata Yayat.

Sementara di Cina hanya 7%, Singapura 3%. Karena itu, tidak heran jika transportasi menjadi salah satu penyebab kemiskinan.

“Dan ternyata terbukti dengan data BPS 2017, bahwa penyebab kemiskinan di Jakarta, yakni pertama adalah transportasi. Selanjutnya adalah sewa rumah atau harga rumah yang mahal dan sembako,” jelas Yayat.

Sementara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mencatat total jumlah perjalanan orang di Jabodetabek pada tahun 2015 mencapai 47,5 juta orang per hari. Jumlah itu terdiri dari pergerakan dalam kota sebesar 23,42 juta, komuter 4,06 juta dan pergerakan lainnya yang melintasi Jabodetabek sebesar 20,02 juta orang per hari.

“Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2018, penanganan transportasi Jabodetabek dituangkan dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ),” kata Direktur Prasarana BPTJ, Heru Wisnu Wibowo.

Sebagai implementasi, Presiden Joko Widodo telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mengintegrasikan penyelenggaraan transportasi di Jabodetabek.

Sasaran yang diharapkan tercapai dari implementasi RITJ secara substansial adalah terciptanya sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi di seluruh Jabodetabek, berbasis angkutan umum massal. Hal tersebut untuk mengurangi kecenderungan penggunaan kendaraan pribadi yang menyebabkan kemacetan.

Baca: Sudah Beroperasi! Gedung Baru Stasiun Cisauk BSD City

“Indikator kinerja utama BPTJ adalah mengupayakan pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60 persen dari total pergerakan orang,” imbuhnya.

Indikator lainnya adalah waktu perjalanan asal tujuan maksimal 1,5 jam pada masa puncak, kecepatan rata 30 km/jam pada masa puncak, cakupan pelayanan angkutan umum 80 persen dari panjang jalan di perkotaan.

“Juga menyediakan akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter, setiap daerah punya feeder yang terintegrasi, serta fasilitas pejalan kaki dan park and ride dengan jarak perpindahan antarmoda 500 meter,” jelas Heru.

Karena itu, kota-kota penyangga dapat berperan melalui dukungan untuk mengakomodir pergerakan masyarakat.

“Pergerakan masyarakat dapat diminimalisir dengan pengembangan kawasan yang berorientasi transit pada masing-masing kota penyangga,” jelasnya.

Rail Oriented Development

proyek podomoro golf view
Podomoro Golv View di Cimanggis, Bogor akan menjadi kawasan hunian terpadu yang diperkirakan dapat menampung hingga 60.000 penghuni. Kawasan hunian ini juga akan dilalui dan disinggahi oleh moda transportasi massal LRT rute Jakarta-Bogor./ Foto: Pius Klobor

Terkait persoalan tersebut, Assistant Vice President Podomoro Golf View, Alvin Andronicus mengatakan bahwa pihaknya sebagai pelaku industri properti juga punya tanggung jawab yang besar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengkomodir dan menampung masyarakat dalam sebuah kawasan hunian terpadu dan terintegrasi.

“Kami sebagai pengembang juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti pemerintah. Dalam hal ini, pengembangan kota baru Podomoro Golf View juga merupakan salah satu cara kami dalam mendukung pemerintah mengatasi persoalan kemacetan tersebut,” kata Alvin.

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur dan membuka aksesibilitas ke berbagai wilayah. Salah satunya adalah transportasi berbasis rel, LRT sebagai moda transportasi massal yang murah dan lebih efisien. Oleh karenanya, dalam kawasan hunian terpadu ini juga terdapat stasiun LRT, park and ride serta feeder untuk kendaraan umum.

“Dengan fasilitas yang ada, baik penghuni maupun masyarakat sekitar dapat memanfaatkan dengan baik sehingga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi,” jelasnya.

Podomoro Golf View adalah salah satu proyek yang dikembangkan dengan pendekatan transportasi atau transit oriented development (TOD). Gedung Transfer Point LRT setinggi 5 lantai yang diresmikan pada April tahun lalu juga kini sedang dalam tahap penyelesaian.

“Konsep TOD memang sudah jalan di mana-mana. Tetapi kalau dilihat future plan-nya, LRT ada di depan pintu. Jadi bukan TOD lagi tapi kami bilang ROD atau rail oriented development,” katanya.

Upaya lainnya adalah dengan menyediakan seluruh kebutuhan masyarakat di PGV, mulai dari pendidikan, kesehatan, wisata, dan sebagainya, sehingga diharapkan meminimalisir perjalanan ke luar kawasan. Kawasan PGV diperkirakan akan dihuni sekitar 60 ribu jiwa.

Baca: Apartemen Podomoro Golf View Mulai Diserahterimakan April 2019

Seperti diketahui, sebanyak 4.500 apartemen dari 3 blok tower yang dibangun pada tahap pertama mulai diserahkan kepada konsumen, pada April 2019 mendatang. PGV adalah kawasan hunian mixed-use development seluas 60 hektar.

Adapun apartemen direncanakan sebanyak 14 blok tower dengan total 20.000 unit, kemudian rumah tapak 2 lantai sebanyak 800 unit.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here