MENPERA JANGAN CUCI TANGAN

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

MENPERA JANGAN CUCI TANGAN

pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) seharusnya membuat kita semua mawas diri karena ternyata sistem perumahan nasional tidak berjalan sepenuhnya, bahkan boleh terbilang mundur.

Mulai dari kinerja FLPP yang menurun sampai subsidi untuk rumah tapak yang akan dihilangkan menjadi cerminan bahwa tidak ada road map yang jelas mengenai penyediaan perumahan rakyat. Belum lagi masalah hunian berimbang yang belum berjalan dengan baik. Menpera bahkan menyalahkan pengembang yang tidak dapat memenuhi kuota hunian berimbang 1:2:3 dimana pengembang harus menyediakan 3 rumah murah dari komposisi tersebut. Meskipun sudah ada Permen No. 10 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun masih banyak kendala di lapangan terkait nilai lahan yang tinggi sehingga pengembang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Sebelum kita berpikir terlalu jauh, Indonesia Property Watch menilai ada mind set yang salah di Kemenpera mengenai target perumahan. Pemerintah mempunyai target pembangunan rumah rakyat 121.000 unit di tahun 2013. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa yang harus bertanggung jawab terhadap penyediaan rumah tersebut ? Dengan target yang ada seharusnya pemerintah yang menyediaan rumah tersebut dan tidak dibebankan kepada pengembang. Lucunya pemerintah malah menyerahkan kewajiban tersebut seluruhnya kepada pengembang. Di sisi lain pengembang malah diancam akan dipidanakan bila tidak memenuhi kuota tersebut. Pengembang seharusnya menjadi mitra bagi pemerintah dan pemerintah tetap menjadi yang bertanggung jawab terhadap penyediaan rumah rakyat. Pengembang sebagai pihak swasta dalam kapasitas membantu dan bukan penanggung jawab utama. Memang benar banyak pengembang nakal yang berkelit dari kewajiban ini. Bila terjadi demikian maka rambu-rambunya harus jelas dibuat oleh pemerintah.

Sampai saat ini pemerintah meskipun memakai angka back log, namun tidak terlihat distribusi back log tersebut yang dapat menggambarkan kebutuhan rumah tiap wilayah. Artinya bila terdapat back log 15 juta unit, seharusnya Kemenpera dapat menjabarkan kebutuhan tiap wilayah yang kemudian dikomunikasikan dengan pengembang perumahan di wilayah masing-masing untuk membantu kekurangan tersebut. Wajar bila Kemenpera kelimpungan tidak tercapainya target karena memang tidak mempunyai kapasitas untuk membuat data yang valid. Karenanya bila kemudian target tercapai maka salahkanlah pemerintah yang tidak becus mengatur sistem perumahan rakyat nasional.

Dengan bersikap netral dan tanpa berpihak kepada pengembang, seharusnya pemerintah bisa berkoordinasi untuk bersama-sama mencari pemecahan karena nyatanya banyak kendala dalam penyediaan rumah rakyat tersebut di lapangan. Lebih jauh lagi kita melihat banyak kebijakan yang malah menjadikan target makin sulit tercapai. Seperti yang belum lama terjadi dimana Kemenpera akan menghentikan subsisi untuk rumah tapak rakyat. Kebijakan yang dianggap konyol oleh berbagai pihak. Ironis memang perumahan rakyat di Indonesia.

Rabu, 14 Mei 2014

You have no rights to post comments