Mengukur CAPRES dari Sudut Pandang Pasar dan Bisnis Properti

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Mengukur CAPRES dari Sudut Pandang Pasar dan Bisnis Properti

Selama periode kepemimpinan SBY, sektor perumahan dan properti seakan-akan menjadi anak tiri. Ketidakberpihakan pemerintah terhadap perumahan juga terlihat dari kepemimpinan kementerian yang menangani perumahan rakyat yang tidak memberikan sebuah kemajuan bagi dunia usaha perumahan dan properti.Para stake holder properti nasional berharap dengan kepemimpinan baru dari pasangan Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta akan membuat perubahan untuk kemajuan pasar properti nasional. Berdasarkan figur dan latar belakang yang ada dari kedua pasangan tersebut diperkirakan dapat terlihat arah bisnis properti ke depan.

Pasangan Prabowo-Hatta

Dalam dunia bisnia properti, pasangan ini relatif belum menempatkan sektor hunian atau papan sebagai prioritas utama. Jenis bisnis Prabowo yang relatif sangat jauh dari hubungannya dengan properti dan perumahan membutuhkan sosok lain untuk ditunjuk sebagai Kementerian Perumahan Rakyat agar sektor ini tidak terbengkalai seperti saat ini. Keberpihakan Prabowo pada pedesaaan seharusnya dapat dilihat secara utuh dengan keseimbangan antara wilayah pertanian dan pengembang properti sehingga tata ruang dapat diatur sebaik mungkin.

Calon wakil Prabowo, Hatta Rajasa pun dinilai relatif masih belum memfokuskan diri untuk melihat bisnis properti sebagai bagian dari kebutuhan pokok. Keahliannya di bidang perekonomian dapat dijadikan dasar untuk melihat bisnis properti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi.

Karenanya siapa pun yang akan menjadi presiden nanti dapat memperhatikan sektor properti dengan segala permasalahannya dengan bijaksana, mengingat saat ini belum ada sistem perumahan nasional yang dapat mengendalikan pasar properti secara baik. Tingginya baclog tidak dapat diselesaikan begitu saja tanpa adanya fokus yang serius dari pemerintah. Kondisi yang saat ini terjadi dimana perumahan rakyat semakin terpinggirkan karena tidak ada proteksi dan keberpihakan pemerintah untuk dapat menyediakan hunian bagi rakyatnya yang seharusnya dapat sejalan antara masyarakat berpenghasilan rendah dan bisnis properti komersial. Kita berharap presiden nanti akan serius melihat sektor perumahan dan properti sebagai bagian dari faktor kesejahteraan sebuah bangsa.

Pasangan Jokowi-JK

Jokowi saat sebagai Gubernur sebenarnya telah mempunyai pandangan betapa pentingnya sektor papan, selain pangan dan sandang, apalagi di perkotaan seperti Jakarta. Konsep kampung deret dapat dijadikan model untuk perkotaan lain di Indonesia sebagai bagian dari peremajaan lingkungan kumuh. Selain itu pembangunan rusunawa di kawasan waduk yang merupakan aset pemprov DKI Jakarta adalah model kecil dari konsep bank tanah yang seharusnya sudah dimiliki pemerintah. Karena konsep bank tanah salah satunya untuk penyediaan hunian bagi kalangan masyarakat menengah bawah.

Sosok Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi diharapkan dapat menjadi eksekutor andal. Program 1.000 tower rusunami yang merupakan ide beliau seharusnya dapat menjadi terobosan untuk pemenuhan hunian bagi MBR, namun sayangnya konsep tersebut dirasakan terburu-buru tanpa mekanisme dan batasan yang jelas. Akibatnya program tersebut menjadi salah sasaran dan gagal karena tidak disertai kebijakan penunjang lainnya. Belum lagi permasalahan otonomi daerah yang menjadi kendala program tersebut.

Ali Tranghanda
Indonesia Property Watch

Kamis, 22 Mei 2014

 

You have no rights to post comments