REI DKI Jakarta: Kita Buktikan, Awal 2017 Properti Bangkit

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Selama dua tahun belakangan ini, industri properti Indonesia sedang diuji dengan perlambatan yang sangat signifikan. Bahkan, sampai-sampai beberapa pengembang berhenti beroperasi lantaran tak sanggup bertahan di tengah derasnya tekanan ekonomi. Meski demikian, diyakni akan segera bangkit dengan melihat pergerakan naik yang terjadi di semsester II, 2016 ini.

 “Masya Allah kita sebagai pengembang merasakan sangat berat. Bahkan beberapa anggota REI DKI yang saya temui, mereka terpaksa harus berhenti beroperasi,” ujar Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Amran Nukman dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta, Selasa, (18/10/2016).

 Namun demikian, menurut Amran, para pengembang kembali mulai ‘disemangati’ dengan adanya perhatian lebih dari pemerintah melalui berbagai Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan.

“Apalagi paket yang terakhir (paket ke-13) yang benar-benar langsung ditujukan pada industri properti. Jadi seharusnya betul-betul menjadi jurus kita untuk mengatasi keadaan ini,” katanya.

Amran juga menyinggung program tax amnesty yang sedang berjalan dan berbagai kemudahan terkait industri properti yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

“Dan tentunya salah satu bentuk konkrit fisik yang lebih mudah dari dana repatriasi itu adalah dibelanjakan di properti karena sudah terbukti nyata,” tegas Amran.

Industri properti merupakan lokomotif yang membawahi sekitar 174 industri terkait. Sehingga jika properti itu bergerak semakin kencang, maka semua industri di belakangnya tersebut pun akan ikut bergerak kencang.

“Jadi di semester I-2017 nanti, kita harus bisa buktikan bahwa properti akan mulai bangkit lagi,” tegas Amran.

[Baca: Keterlaluan Jika Pasar Properti Tidak Bangkit Juga!]

Acara Rakerda REI DKI diikuti sekitar 250 peserta dan dibuka langsung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat. Tema yang diusung dalam acara tahunan ini adalah, “Meningkatkan Daya Saing Investasi dengan Pelayanan Publik yang Ramah”.

Amran juga berharap agar pemerintah daerah segera merealisasikan berbagai aturan yang memudahkan para investor agar mereka lebih bergairah untuk berinvestasi.

“DKI Jakarta dan Surabaya ditetapkan menjadi pilot project bagi kemudahan berusaha di Indonesia. Untuk itu kami berharap agar Pemda DKI untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik, terutama dalam menyederhanakan dan mempercepat proses perijinan dalam mendukung investasi untuk mkeningkatkan daya saing ekonomi di industri properti,” kata Amran.

[Baca: Stimulus Properti Jangan Tumpul di Implementasinya]

Sebelumnya, dalam rilis Bank Dunia, Indonesia berada di urutan ke-109 dalam hal kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Padahal negara-negara tetangga seperti Malaysia di peringkat 18, Thailand 49, dan Singapura justru kokoh di uturan pertama.

Dalam penyusunan laporan tersebut, Bank Dunia menggunakan 10 indikator sebagai dasar survei yang dilakukan sepanjang Juni 2014 hingga Juni 2015.

Ke-10 indikator tingkat kemudahan berusaha tersebut adalah, Mulai Usaha (Starting Business), Perizinan terkait Pendirian Bangunan (Dealing with Construction Permit), Pembayaran Pajak (Paying Taxes), Akses Perkreditan (Getting Credit), Penegakan Kontrak (Enforcing Contract), Penyambungan Listrik (Getting Eelectricity), Perdagangan Lintas Negara (Trading Across Borders), Penyelesaian Perkara Kepailitan (Resolving Insolvency), dan Perlindungan Terhadap Investor Minoritas (Protecting Minority Investors). [pio]

You have no rights to post comments