×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

HIPMI: Tax Amnesty Harus Berkeadilan Bagi Pengusaha

User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

HIPMI sepakat tax amnesty yang diterapkan pemerintah, tetapi dengan catatan harus ada kebijakan lain yang berkeadilan bagi para pengusaha, terutama para pengusaha properti. Tax Amnesty harus memiliki payung hukum yang konsisten. Penegasan ini disampaikan Ajib Hamdani, Ketua HIPMI Tax Center dalam acara diskusi “Tax Amnesty, Sebuah Peluang?”, di Jakarta, Kamis (2/6/2016).

Menurut Ajib, tax amnesty menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengusaha Indonesia. Banyak orang berpikir bahwa tax amnesty hanya memberikan keuntungan yang tidak seharusnya dinikmati oleh mereka yang hanya memarkir dananya di luar negeri. Sedangkan para pengusaha yang nyata-nyata berkontribusi di dalam negeri, diantaranya pengembang properti belum mendapatkan kepastian hukum akan terakomodir atau tidak dalam perumusan undang-undang tax amnesty.

“HIPMI sebagai wadah para pengusaha menegaskan setuju dengan diberlakukannya tax amnesty atau pengampunan pajak, asalkan berkeadilan hukum. Kebijakannya juga harus menguntungkan dan adil bagi para pengusaha yang selama ini patuh membayar pajak dan melaporkan asetnya dengan jujur,” tandas Ajib.

Ajib menambahkan, konsep pengampunan itu tidak ada yang adil. Bagi pengusaha di dalam negeri yang belum melaporkan pajak dengan benar dikenakan tarif normal ditambah denda yang besar. Sementara bagi para pengemplang pajak yag memarkir hartanya di luar negeri hanya dikenakan tarif atau tebusan sebesar 2 sampai 3 persen.

“Sektor properti yang juga menjadi lokomotif perekonomian nasional juga harus mendapatkan keadilan dalam kebijakan tax amnesty, bila mereka telah jujur melaporkan seluruh asetnya kepada negara. Jadi harus ada payung hukum yang jelas dan konsisten, terutama untuk sektor properti yang menyangkut tax amnesty,” tukas Ajib.

Kendati demikian, Hipmi menilai tax amnesty masih terkesan eksklusif atau hanya menyasar kelompok Wajib Pajak (WP) beraset besar yang banyak memarkir asetnya di luar negeri. Ajib Hamdani yang juga pakar perpajakan Indonesia ini mengatakan, kalau selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia tak bisa optimal karena likuiditasnya memang sangat rendah lantaran perputaran uang konglomerat asal Indonesia banyak yang masih tersimpan di luar negeri.

Saat ini yang dibutuhkan, sambung Ajib, bagaimana menarik kembali dana mereka ke dalam negeri. “Solusinya tentu dibutuhkan tax amnesty,” tegasnya.

Disisi lain, Ketua BPP HIPMI Bidang SDA, Andhika Anindyaguna, mendukung tax amnesty asal bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat lain agar mau melaporkan asetnya.

“Pajak yang terhimpun harus digunakan untuk pemenuhan likuiditas dan intermediasi lembaga keuangan lewat kredit serta mampu menekan bunga kredit bank,” tutur Andhika. [wan]

You have no rights to post comments