×

Notice

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Progran Kerja REI Sinergis Dengan Kebijakan Pemerintah

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Progran Kerja REI Sinergis Dengan Kebijakan Pemerintah

Saat ini para pengembang perumahan sedang menghadapi tantangan ekonomi. Pasalnya, perlambatan pertumbuhan ekonomi yang melemahkan daya beli masyarakat. Fakta itu ditegaskan oleh Ketua Penyelenggara Rakernas, Adrianto P Adhi, pada hari pertama acara Rakernas REI (Real Estate Indonesia) di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

“REI sebagai asosiasi industri realestat tidak boleh surut dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan perumahan. REI sebagai partner pemerintah terus berusaha mengatasi berbagai tantangan perumahan rakyat. Rakernas REI berusaha menghasilkan program kerja yang sinergis dengan kebijakan pemerintah,” ungkap Adri.

Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso meminta REI untuk memantau perkembangan pembangunan perumahan melalui media sosial. Menurut Setyo, komplain konsumen terhadap REI bisa melalui media sosial dan perbankan akan memantau komplain itu.

“Jika proyek rumah gagal, maka Bank tidak akan memberikan pinjaman. Saya berharap anggota REI untuk terus menjalin hubungan baik dengan pemerintah Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia,” kata Setyo.

Asisten Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Gamal Sinurat, Dalam rakernas tersebut meminta kalangan pengembang properti, untuk mendukung pengembangan Transit Oriented Development (TOD). “Pemprov DKI punya dua Perda dan menetapkan strategi penataan ruang dengan mengusung konsep TOD,” kata Gamal Sinurat.

TOD, tambah Gamal, merupakan kawasan yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap angkutan umum. Kawasan TOD memiliki nilai ekonomis tinggi karena berkaitan dengan pengembangan kota. Kawasan TOD antara lain, Dukuh Atas, Manggarai, Harmoni, Senen, Blok M, dan Grogol.

“Sekarang menjadi momentum yang tepat bagi pengembang untuk mendukung terwujudnya TOD. Karena Pemda DKI dan pemerintah pusat sedang mempercepat pembangunan sarana transportasi massal dan infrastruktur. Pemprov DKI sudah menerbitkan Pergub untuk mengarahkan pembangunan berkonsep TOD. Kami berharap DPD REI DKI Jakarta ikut berperan aktif memberikan masukan terhadap peraturan itu," tambahnya.

Menyinggung soal pasokan listrik untuk perumahan, Wapres JK menuturkan pemerintah akan mengatasi masalah kekurangan pasokan listrik yang masih terjadi. Pasokan listrik akan memadai dalam kurun waktu 3 tahun ke depan karena ada ketersediaan pasokan listrik sebesar 35.000 megawatt. Pemenuhan pasokan listrik untuk perumahan pasti tercapai. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan listrik di wilayah manapun di Indonesia.

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengevaluasi kinerja pembangunan perumahan sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai sudah cukup bagus kinerjanya. Namun, masih ada pengembang yang kurang memperhatikan kewajibannya untuk membangun rumah MBR saat mereka membangun perumahan komersial.

“Kelemahan dari hunian yang dibangun oleh pengembang ialah soal sanitasi yang buruk. Dampaknya akan terlihat ketika musim hujan. Saya berharap tahun 2016 pembangunan perumahan oleh pengembang harus memperhatikan tata ruang kota,”tegas JK.

Menurut JK, pengusaha harus membantu pemerintah untuk membangun perumahan sesuai dengan tata ruang kota. Selain itu JK juga mengungkapkan bahwa bank khusus yang menangani soal perumahan juga sedang dalam proses.

JK juga menambahkan dibutuhkan kesiapan perbankan dalam pengadaan perumahan. Sebab, pemerintah ingin semua masyarakat memiliki kesempatan mempunyai rumah terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

“Bank pemerintah dan bank swasta juga sudah menyediakan fasilitas pembiayaan perumahan untuk masyarakat yang penghasilan rendah melalui program FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR bersubsidi. Ini kesempatan buat rakyat,” ungkap JK.

JK juga mengungkapkan lembaga keuangan Internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank (ADB) juga bersedia membantu pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan perumahan untuk rakyat. Pada bagian akhir Eddy Hussy, menuturkan REI tetap berkomitmen ikut membangun hunian demi kesuksesan program satu juta rumah.

Dalam rencana pembangunan 603.516 unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah bertanggungjawab membangun 98.300 unit rumah. Dari jumlah tersebut, REI bertanggungjawab membangun 480.000 unit rumah. Rinciannya 230.000 rumah untuk MBR, dan 250.000 rumah komersial atau non-MBR.

“Target REI membangun 217.725 unit rumah sejahtera tapak untuk MBR dan 30.000 unit rusunami," papar Wakil Ketua Umum Bidang Rumah Sederhana Tapak DPP REI, Dadang Juhro.

Dadang mengatakan, per Oktober 2015 lalu pencanangan atau groundbreaking sudah ada 138.121 unit rumah untuk MBR, baik yang sudah dibangun atau sedang dalam proses pembangunan.

Hadir dalam Rakernas itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. Turut hadir pula Direktur Utama BTN Maryono, Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani, dan Ketua Umum REI Eddy Hussy. [wan]

 

 

 

Artikel terkait:

Wapres Jusuf Kalla: Pengembang Hanya Peduli Hunian Mewah

 

You have no rights to post comments