JANGAN SEWENANG-WENANG KRIMINALISASI PENGEMBANG

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

HUNIAN BERIMBANG : PEMERINTAH JANGAN SEWENANG-WENANG KRIMINALISASI PENGEMBANG

hunian berimbang yang berujung dilaporkannya sejumlah pengembang besar oleh Menpera ke kejaksaan dan kepolisian dinilai lebih bersifat politis dibandingkan inti permasalahan yang ada. Ingkarnya pengembang karena tidak memenuhi pembangunan hunian berimbang berdasarkan informasi dari Kemenpera merupakan hasil investigasi dari Surveyor Indonesia. Namun demikian sampai saat ini pihak Kemenpera belum mengeluarkan hasil tersebut. Menjadi semakin tidak jelas ketika aturan yang dipakai sebagai parameter justru masih belum jelas. Karenanya tidak masuk akal bila kemudian menpera melaporkan para pengembang tanpa dasar dan bukti yang jelas.

Dalam UU Hunian Berimbang banyak hal yang masih menjadi polemik karena pengembang tidak dapat menerapkan aturan tersebut di lapangan. Keharusan pengembang untuk membangun rumah sederhana dengan patokan harga dari Kemenpera dinilai harus dicarikan solusi yang baik karena akan sulit untuk pengembang besar membangun rumah Rp. 105 juta untuk standar rumah murah di Jabodetabek sedangkan harga tanah yang ada sudah lebih dari Rp. 5 juta/m2. Penentuan wilayah penyediaan rumah tersebut apakah dalam satu wilayah kabupaten/kota pun belum jelas.

Secara awam seakan-akan kita melihat bahwa pengembang tidak mau membantu penyediaan rumah rakyat, namun demikian bila ditelaah lebih jauh ini bukti buruknya sistem perumahan nasional kita karena seharusnya pemerintah menjadi penanggung jawab utama penyediaan rumah murah dan bukannya diserahkan ke swasta sedangkan pemerintah sendiri tidak berbuat banyak untuk penyediaan rumah tersebut. Sampai sejauh ini target rumah rakyat malahan bukan pemerintah yang bangun, melainkan swasta. Bila swasta diwajibkan membangun, maka porsinya dalam posisi membantu. Kalau sampai pemerintah tidak dapat menyediakan rumah rakyat, maka salahkan pemerintah karena tidak memiliki kebijakan yang jelas.

Aturan sanksi pun belum jelas untuk aturan hunian berimbang. Selain pidana dan denda sebaiknya diatur jangka waktu penyerahan kewajiban tersebut. Bila belum ada aturannya maka Kemenpera tidak dapat seenaknya melaporkan para pengembang karena tidak memenuhi kewajibannya. Semakin terlihat kinerja Kemenpera yang sangat jauh dari harapan raykat. Tindakan Kemenpera ini malah mengkambinghitamkan pengembang dikarenakan burukny kinerja Kemenpera.

Kemenpera harus dapat lebih arif dan bijaksana dalam menangani hunian berimbang karena saat ini hampir sebagian besar target pemerintah malah swasta yang bangun. Kewajiban pengembang tetap harus ditagih namun harus dengan aturan yang jelas.

Indonesia Property Watch
Ali Tranghanda

image : eksposnews.com

Rabu, 25 Juni 2014

Fasilitas PENDUKUNG KOTA :BEKASI TIMUR Masih Tertinggal

METLAND TRANSYOGI Cibubur

DISTRICT PERFORMANCE RATING BEKASI

Mixed-Use Development

You have no rights to post comments