Asmat Amin: Harus Ada Kementerian Perumahan Rakyat

0
318
kementerian perumahan rakyat
smat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group)./ Foto: Pius Klobor

Sejumlah pengembang properti menilai harus adanya Kementerian Perumahan Rakyat yang berdiri sendiri agar lebih fokus mengurus berbagai persoalan seputar perumahan. Sebagaimana diketahui, selama ini, Kementerian Perumahan dilebur bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berbagai persoalan perumahan, terutama penyediaan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menyisahkan banyak masalah. Mulai dari proses perizinan, semakin terbatasnya lahan hingga soal harga yang masih memberatkan para pengembang perumahan MBR.

Baca: Program Hunian DP 0 Persen Harusnya Bisa Lebih Menyasar MBR

Salah satunya disinyalir lantaran tidak adanya departemen atau kementerian khusus yang fokus mengatur hal ini. Untuk itu, pengembang properti mengusulkan agar Kementerian Perumahan Rakyat dapat diaktifkan kembali.

Usulan tersebut salah satunya datang dari Asmat Amin, Managing Director PT Sri Pertiwi Sejati (SPS Group). Menurutnya, jika Kementerian Perumahan Rakyat diadakan kembali, maka pemerintah pun akan lebih fokus mengatasi berbagai persoalan tersebut.

“Pemerintah mau nunjukin harga baru di 2019, sekarang sudah bulan Maret. Kalau ada departemen baru yang mengurus ini, mereka akan lebih fokus. Jadi kalau kebijakannya di 2019, di Desember 2018 kebijakan itu bisa keluar,” kata Asmat dalam acara Rembuk Nasional bertajuk “Mengukur Perlunya Kementerian Perumahan Rakyat Pada Kabinet 2019-2024” di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (5/3/2019), lalu.

Asmat juga menyoroti persoalan perizinan yang sering diklaim mudah mengurus izin oleh Pemerintah Pusat. Bahkan katanya hanya dalam waktu 20 hari saja.

“Faktanya perizinan lahan bisa mencapai 200 hari,” tegas Asmat.

Baca: Pengembang: Tidak Mudah Bangun Rumah Subsidi

Dia kemudian merinci, untuk mengurus kajian Amdal saja sudah 115 hari, belum termasuk kajian dampak lalu lintas yang mencapai 80 hari. Sehingga total untuk mengurus perizinan sudah mencapai 200 hari.

“Sehingga dengan adanya Kementerian Perumahan Rakyat, maka diharapkan dapat membuat waktu perizinan semakin cepat,” imbuhnya.

Tidak hanya itu, semakin terbatasnya lahan untuk pembangunan perumahan rakyat juga disoroti Asmat yang memang selama ini fokus mengembangkan rumah bagi MBR. Oleh karenanya, departemen khusus perumahan rakyat dibutuhkan untuk menangani masalah ini.

“Sekarang bangunan Rusunami tidak jalan. Rencananya sudah 10 tahun yang lalu. Yang saya lihat harga sudah bagus di angka Rp240 juta. Cuma dibatasi dengan lagi harga per meternya Rp7 juta, terus harus dibatasi enggak boleh KPR Inden,” terang Asmat.

Asmat menambahkan, harga konstruksi yang mencapai Rp7,4 juta per meter persegi membuat pengembang semakin berat.

“Bagaimana bisa masuk kalau pengembang disuruh jual Rp7 juta per meter persegi. Tidak ada yang interest mengenai masalah ini. Pengembang lebih memilih mengembangkan landed house,” tegasnya lagi.

Olehkarenannya, Asmat mengusulkan agar pemerintah harus lebih fokus mengatasi berbagai persoalan tersebut. Terutama harus melihat dari segi MBR, mana yang perlu dirubah, mana yang perlu diperbaiki lantaran masih banyak sekali masalah yang harus dibenahi.

Baca: Tips Membeli Rumah Subsidi

Asmat juga mengapresiasi pemerintah yang selama ini telah berusaha dan fokus membangun dan menyediakan perumahan bagi MBR.

“MBR plus untuk kalangan milenial juga salah satu terobosan yang patut diapresiasi,” pungkas Asmat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here